berakhlak
logo

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri Curup

Jl. Basuki Rahmat No. 15, Curup, Kabupaten Rejang Lebong , Provinsi Bengkulu 39112

Berita Mahkamah Agung

Berita Mahkamah Agung
  • Berita Terbaru Mahkamah Agung

    • Perwakilan Mahkamah Agung Mengikuti Technical Working Group (twg) Bidang 5 Unodc Indonesia

      jakarta-humas : Panitera Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung Dr. Sudharmawatiningsih, S.h. M.hum Ditunjuk Untuk Mewakili Ketua Mahkamah Agung Dalam Kegiatan Technical Working Group (twg) Bidang 5 Unodc (united Nations Office On Drugs And Crime) Indonesia Secara On Line, Pada Hari Kamis, Tanggal 26 Januari 2023

      acara Diikuti Oleh Perwakilan Dari Berbagai Instansi Antara Lain, Mahkamah Agung, Kemenkum Ham, Kemenko Polhukam, Kejaksaan Agung, Mabes Polri, Bappenas, Kemenlu, Kemendagri, Kemensos, Kemenpora, Kemenpppa Dan Bnpt Untuk Membahas Mengenai Serangkaian Rencana Program Kerja Yang Akan Diselenggarakan Oleh Unodc Indonesia.

      twg Bidang 5 Fokus Pada Sistem Peradilan Pidana. Hal Yang Dimaksud Adalah Kegiatan-kegiatan Yang Akan Dilakukan Pada Tahun 2023 Membahas Mengenai Sistem Peradilan Pidana Yang Saat Ini Berjalan Di Indonesia Dengan Tujuan Untuk Menciptakan Sistem Peradilan Pidana Yang Adil, Efektif, Akuntabel Dan Dapat Diakses Oleh Semua.

      dr. Sudharmawatingsih, S.h., M.hum. Menyampaikan Pandangan Terkait Dengan Rencana Program Unodc Indonesia Antara Lain Memberikan Masukan Tentang Program Sppti (sistem Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi) Yang Saat Ini Sedang Dikerjakan Bersama Oleh Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung, Polri, Kemenkum Ham, Kemenkominfo Dan Bssn, Yaitu Bahwa Tujuan Dari Sppti Adalah Terwujudnya Keterpaduan Antar Sub Sistem Yang Ada Di Dalam Sistem Peradilan Pidana, Sebagai Inovasi Dalam Rangka Mempercepat Dan Mempermudah Proses Penanganan Perkara Yang Transparan Dan Akuntabel.

      selain Itu, Ditambahkan Pula Mengenai Crime Prevention (pencegahan Tindak Pidana) Dimana Saat Ini Mahkamah Agung Sudah Ada Pokja Perempuan Dan Anak Yang Mengupayakan Terpenuhinya Hak-hak Perempuan Dan Anak Dalam Penyelesaian Perkara Di Peradilan. Perhatian Khusus Ialah Mengenai Hak Anak Terkait Dengan Upaya Diversi, Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme. Dimana Terdapat Aturan Yang Bertentangan Dalam Upaya Diversi, Yaitu Apabila Ancaman Pidana Di Atas 7 (tujuh) Tahun Sedangkan Pelakunya Adalah Anak Maka Upaya Diversi Terancam Tidak Dapat Dilakukan Karena Salah Satu Syarat Dapat Dilakukannya Diversi Adalah Ancaman Pidana Dibawah 7 (tujuh) Tahun.

      dalam Hal Implementasi Perlindungan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Disamping Pp Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana, Mahkamah Agung Juga Telah Menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Dan Pemberian Restitusi Dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana.

      panitera Muda Pidana Khusus Ma Ri Juga Memberikan Perhatian Terhadap Perlunya Peningkatan Kapasitas Bagi Pendamping Anak, Baik Anak Sebagai Korban Maupun Pelaku, Dimana Pada Saat Ini, Anak Korban Dan Pelaku Pada Saat Penyidikan, Penuntutan, Persidangan Dan Pelaksanaan Putusan Masih Banyak Ditemui Anak Korban Dan Pelaku Faktanya Tidak Didampingi Oleh Pendamping, Apakah Dari Pk Bapas, Peksos, Orang Tua Maupun Penasihat Hukum, Sehingga Upaya Untuk Reintegrasi Anak Melalui Program Psiko Medis, Dan Psiko Sosial Menjadi Terganggu. Upaya Pendampingan Anak Korban Dan Pelaku Pada Tahapan Penyidikan, Penuntutan Dan Persidangan Sangat Diperlukan Dan Hasil Dari Pendampingan Tersebut Berpengaruh Terhadap Penjatuhan Putusan Oleh Hakim.

      ditambahkan Pula Pandangan Mengenai Perspektif Gender Di Indonesia. Beliau Menjelaskan Bahwa Mahkamah Agung Telah Menerbitkan Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. Meskipun Perma Tersebut Sudah Ada Sejak Tahun 2017, Akan Tetapi Masih Banyak Pihak Yang Belum Memberikan Perhatian Serius Terhadap Masalah Tersebut, Sehingga Beliau Memberikan Saran Agar Dalam Rencana Program Kerja Unodc Bidang 5 Dimasukkan Mengenai Isu Tersebut.

      unodc Maupun Peserta Twg Memberikan Tanggapan Yang Positif Dan Antusias Terhadap Ide Yang Disampaikan Oleh Panitera Muda Pidana Khusus Ma Ri Dan Akan Dipertimbangkan Sebagai Program Kerja Unodc Di Masa Mendatang.(humas)

    • Penerapan Demokrasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Melalui Partisipasi Publik

      jakarta - Humas: Pelatihan Mahasiswa Hukum Dengan Tema "penerapan Demokrasi Dalam Sistem Peradilan Pidana Melalui Partisipasi Publik", Berlangsung Pada Kamis, 26 Januari 2023 Di Hotel Mercure Sabang Jakarta.

      acara Yang Diselenggarakan Oleh Mahkamah Agung Ri, Komisi Yudisial Ri, Perhimpunan Bantuan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Indonesia (pbhi), Dan Australia Indonesia Partnership For Justice (aipj2), Juga Didukung Oleh Australia Awards Ini Secara Umum Bertujuan Memberikan Informasi Dan Pengetahuan Praktikal Kepada Mahasiswa Fakultas Hukum Tentang Bagaimana Mempertahankan Haknya Ketika Berhadapan Dengan Hukum, Baik Pada Tahap Penyidikan, Penuntutan, Maupun Persidangan.

      keterlibatan Mahasiswa Fakultas Hukum Dalam Pelatihan Ini Menjadi Penting Sebab Mahasiswa Mampu Melakukan Bentuk-bentuk Perubahan Secara Langsung. Dengan Sumber Daya Manusia Yang Banyak Dan Cukup, Kehadiran Mahasiswa Sebagai Generasi Muda Dapat Membawa Manfaat Nyata Bagi Lingkungan Disekitarnya.

      kepala Biro Hukum Dan Humas, Dr. H. Sobandi, S.h.,m.h, Dalam Sambutannya Menyampaikan Penghargaan Kepada Department Of Foreign Affairs And Trade (dfat) Dan Australia Awards Indonesia Yang Telah Memberikan Kesempatan Kepada ; Rizkiansyah Dari Mahkamah Agung, Ilham Sanjaya Dari Komisi Yudisial, Dan Alfiana Qisthi Dari Aipj 2, Untuk Mendapatkan Beasiswa Kursus Singkat Ke Australia Guna Melihat Langsung Bagaimana Partisipasi Generasi Muda Terhadap Isu-isu Keadilan Sosial.

      "acara Hari Ini Merupakan Project Yang Digagas Dari Mereka Sebagai Para Penerima Beasiswa", Ujarnya.

      sobandi Juga Mengajak Para Mahasiswa Yang Yang Hadir, Untuk Mencontoh Dan Bahkan Melebihi Apa Yang Telah Dilakukan Senior Seniornya Ini. "saya Ingin Mengucapkan Selamat Dan Apresiasi Atas Kerja Cerdasnya Sehingga Acara Ini Dapat Berlangsung".

      lebih Lanjut Mantan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Ini Mengatakan Menyambut Baik Tema Pelatihan Ini. Hal Ini Relevan Dengan Keadaan Saat Ini Dimana Masyarakat Semakin Peduli Dengan Isu Penegakan Hukum. Dalam Era Demokrasi Saat Ini, Kita Sama-sama Merasakan Kontrol Publik Semakin Kuat. Dari Media Sosial Misalnya, Kita Membaca Komentar-komentar Netizen Begitu Tajam Dan Bahkan Keras. Suara Netizen Kerap Dianggap Mewakili Suara Publik Secara Keseluruhan. Fenomena Ini Membuat Pengambil Kebijakan Tidak Bisa Serta Merta Mengabaikan Suara-suara Netizen Tersebut. Oleh Karena Itu Prinsip Partisipatif Dalam Pengambilan Kebijakan Menjadi Penting Untuk Selalu Diwujudkan.

      dalam Kesempatan Yang Sama Kepala Bidang Sdm, Hukum Dan Litbang Koimisi Yudisial, Binziad Kadafi, S.h., L.lm., Ph.d Menyambut Baik Acara Pelatihan Terhadap Mahasiswa Ini Untuk Membicarakan Kembali Tentang Letak Sistem Peradilan Dalam Kerangka Demokrasi Di Negeri Kita.

      selain Itu Juga Untuk Mempertegas Lewat Diskusi-diskusi Yang Di Fasilitasi Oleh Fasilitator Yang Berkompeten Soal Kontribusi Sistem Peradilan Kita.

      sementara Itu, Craig Ewers, Selaku Team Leader Australia Indonesia Partnership For Justice 2 (aipj2), Dalam Sambutannya Mengapresiasi Kerjasama Antara Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Bersama Dengan Aipj2 Dalam Menyelenggarakan Pelatihan Ini, Karena Inisiatif Ini Dibentuk Dalam Kursus Singkat Aai, Didanai Oleh Pemerintah Australia Dan Didukung Oleh Banyak Lembaga Dan Organisasi Pemerintah Indonesia.

      craig Juga Berterima Kasih Kepada Pbhi Yang Telah Bermitra Dengan Aipj2, Keterlibatan Pbhi Dalam Pelatihan Ini Sangat Penting Sebagai Organisasi Bantuan Hukum Yang Aktif Membantu Kasus-kasus Bagi Kelompok Miskin Dan Terpinggirkan, Serta Mengadvokasi Reformasi Peradilan Pidana. Dirinya Juga Mengucapkan Selamat Datang Kepada Seluruh Mahasiswa Hukum Dari Berbagai Universitas Yang Mengikuti Pelatihan Ini Sebagai Generasi Penerus Yang Akan Memimpin Indonesia Di Berbagai Bidang.

      pelatihan Yang Di Ikuti Oleh Mahasiswa- Mahasiswi Fakultas Hukum Berbagai Perguruan Tinggi Se-wilayah Jabodetabek Ini Juga Memberikan Pengetahuan Tentang Pentingnya Sosial Media Di Era Digitalisasi Dan Pembuatan Konten Yang Efektif Dan Edukatif. Acara Ini Diihadiri Pula Oleh Duta Peradilan Indonesia.

      sebagai Fasilitator Dalam Pelatihan Ini Adalah Anita Wahid (phd Student Of Australia National University), Fiona Suwana, Ph.d. (co-course Designer & Leader, Dfat Australia Award Indonesia & Qut International Projects), Julius Ibrani (ketua Pbhi Nasional), Alfiana Qisthi (manager For Criminal Justice Reform Aipj2), Rizkiansyah (hakim Yustisial Biro Hukum Humas Ma Ri) Dan Ilham Sanjaya (penata Kehakiman Ahli Muda Ky Ri). (enk/pn/photo:alif).

    • Resmikan Gedung Baru, Ketua Ma Harap Kinerja Aparatur Mahkamah Agung Meningkat

      jakarta-humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia Berkomitmen Melakukan Perubahan Atau Pembaruan Di Semua Aspek Secara Komprehensif Dan Berkesinambungan Untuk Memberikan Pelayanan Terbaik Kepada Masyarakat Pencari Keadilan. Salah Satu Upaya Mengoptimalkan Peran Dan Tanggung Jawab Tersebut Adalah Memastikan Ketersediaan Sarana Dan Prasarana. Dua Aspek Tersebut Memegangperanan Yang Cukup Penting Dalam Prosespenegakan Hukum. Tanpa Adanya Sarana Danprasarana Tersebut, Sulit Mewujudkan Sistemdan Tata Kelola Kelembagaan Yang Profesionalsebagai Fundamen Bagi Mahkamah Agung Danbadan Peradilan Di Bawahnya.

      terkait Hal Tersebut, Ketua Mahkamah Agung Meresmikan Renovasi Gedung Mahkamah Agung, 9 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama, Rumah Jabatan Eselon I Dan Ii, Serta Rumah Susun Negara Gerha Mahkamah Agung, Pada Rabu Pagi, 25 Januari 2023, Di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

      sebelumnya Pada Awal Desember 2022, Ketua Mahkamah Agung Juga Telah Meresmikan 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama Di 9 Provinsi Dan Pengoperasian 13 Pengadilan Tingkat Banding Di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.

      ia Menjelaskan Bahwa Hal Itu Menunjukkan Keseriusan Mahkamah Agung Dalam Mengakselerasi Peningkatan Sarana Dan Prasarana Di Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Yang Berkualitas Kepada Masayarakat Dan Pencari Keadilan.

      saya Berharap Tidak Hanya Gedung Dan Fasilitasnya Saja Yang Baru Dan Modern, Namun Kinerja Para Aparaturnya Juga Harus Diperbarui Dan Ditingkatkan, Karena Tujuan Akhir Dari Semua Yang Kita Lakukan Ini Semata-mata Untuk Kepentingan Masyarakat, Sehingga Ke Depannya Tidak Ada Lagi Keluhan Yang Datang Dari Masyarakat Dan Para Pencari Keadilan Terhadap Layanan Yang Kita Berikan, Tegasnya.

      pada Kesempatan Tersebut Ia Menegaskan Bahwa Pembangunan Gedung Dan Pemenuhan Semua Fasilitas Di Tempat Kerja, Bukan Ditujukan Untuk Bermewah-mewahan Melainkan Harus Dimanfaatkan

      sebagai Sarana Untuk Memberikan Kemudahan Dan Kenyamanan Dalam Aktivitas Pelayanan Kepada Masyarakat Dan Hal Itu Harus Benar-benar Dirasakan Manfaatnya Oleh Masyarakat, Bukan Hanya Dirasakan Oleh Aparaturnya Saja.

      untuk Itu, Hakim Agung Asal Baturaja Tersebut Mengajak Seluruh Aparatur Yang Ada Di Mahkamah Agung Maupun Yang Ada Di Badan Peradilan Untuk Menyadari Kembali Bahwa Tugas Kita Sebagai Abdi Negara Adalah Bagaimana Memberikan Pelayanan Yang Terbaik Bagi Mereka Yang Sedang Berjuang Untuk Mendapatkan Keadilan, Tentunya Bukan Hanya Dengan Fasilitasnya, Melainkan Juga Dengan Sikap Dan Prilaku Aparaturnya Yang Baik Dan Berintegritas.

      pada Kesempatan Yang Sama, Sekretaris Mahkamah Agung Dalam Sambutannya Menyampaikan Bahwa Penyediaan Sarana Dan Prasarana Ini Dilakukan Secara Sistematis Dan Terencana Yang Dimulai Dari Perencanaan Matang, Penganggaran, Pelaksanaan, Pengawasan, Dan Evaluasi. Seluruh Proses Tersebut Dijalankan Dengan Professional, Transparan, Dan Akuntabel.

      saat Ini, Ia Menambahkan, Berbagai Upaya Telah Dilakukan Mahkamah Agung Dalam Mendorong Percepatan Reformasi Peradilan Serta Peningkatan Kualitas Layanan Pengadilan. Pembenahan Dan Kemajuan Yang Dicapai Mahkamah Agung, Hendaklah Tidak Membuat Kita Cepat Berbangga Hati Karena Tantangan Dan Tugas Yang Panjang Masih Harus Segera Ditindaklanjuti Kembali.

      hadir Dalam Acara Yang Dilaksanakan Secara Hybrid Ini Yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-yudisial, Para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon 1 Dan 2 Pada Mahkamah Agung, Dan Undangan Lainnya. (azh/rs)

    • Mahkamah Agung Ri Dan Hoge Raad Der Nederlanden Mengukuhkan Persahabatan Dan Kerjasama Yang Terjalin Lebih Dari 11 Tahun

      jakarta Humas: Mahkamah Agung Ri Dan Hoge Raad Der Nederlanden, Pada Kamis, 19 Januari 2023 Menandatangani Perpanjangan Nota Kesepahaman Antara Kedua Lembaga Secara Virtual. Kerjasama Mahkamah Agung Dengan Hoge Raad Secara Formal Terjalin Sejak 2013, Namun Persahabatan Antara Kedua Lembaga Telah Berlangsung Sejak Sebelum Ditandatanganinya Mou Tersebut.

      prof. Dr. M. Syarifuddin, S.h., M.h. Ketua Mahkamah Agung Ri, Mengungkapkan, Kokohnya Persahabatan Dan Kerjasama Antara Mahkamah Agung Dan Hoge Raad Adalah Karena Dilandasi Oleh Visi Yang Sama Antara Kedua Lembaga, Yaitu Mewujudkan Kepastian Hukum Bagi Masyarakat Di Negara Masing-masing Lewat Fungsi Dan Kewenangan Sebagai Pengadilan Tertinggi. Sementara Presiden Dineke De Groot Dalam Sambutannya Merespon Pernyataan Ketua Mahkamah Agung Ri Dengan Menyatakan, Kerjasama Antara Hoge Raad Dan Mahkamah Agung Dapat Berlangsung Dalam Periode Yang Cukup Panjang Karena Kuatnya Komitmen Mahkamah Agung Untuk Memanfaatkan Kerjasama Ini Untuk Melaksanakan Pembaruan-pembaruan Yang Dibutuhkan Untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Di Indonesia. Presiden De Groot Melanjutkan, Kami Menyampaikan Apresiasi Sekaligus Ikut Gembira Atas Seluruh Capaian Yang Berhasil Diwujudkan Mahkamah Agung Dengan Memanfaatkan Kerjasama Dan Persahabatan Dengan Hoge Raad.

      tim Asistensi Pembaruan Peradilan Dalam Presentasi Grafis Yang Disampaikan Sebelum Penandatanganan Mou Mengungkapkan Bahwa Kerjasama Antara Kedua Lembaga Telah Dirintis Sejak Kunjungan Mahkamah Agung Ri Ke Hoge Raad Pada 2011. Sejak Dirintis Pertama Kali Tersebut, Kerjasama Ini Telah Dilaksanakan Oleh Tiga Orang Ketua Mahkamah Agung Dan Tiga Orang Presiden Hoge Raad. Dari Sisi Mahkamah Agung, Kerjasama Ini Dilaksanakan Oleh. Dr. Harifin Andi Tumpa, S.h., M.h., Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.h., M.h., Dan Saat Ini Oleh Prof. Dr. M. Syarifuddin, S.h., M.h. Sementara Itu, Dari Sisi Hoge Raad, Kerjasama Ini Telah Dilaksanakan Oleh The Hon. Geert Corstens, The Hon. Maarten Feteris, Dan Saat Ini, Oleh The Hon. Dineke De Groot.

      nota Kesepahaman Ma Dan Hoge Raad Pertama Kali Ditandatangani Pada 18 Maret 2013, Dan Kerjasama Saat Ini Dilaksanakan Di Bawah Nota Kesepahaman Kedua, Yang Ditandatangani Tanggal 19 Januari 2018 Dan Berlaku Sampai Dengan 19 Januari 2023. Perpanjangan Yang Ditandatangani Pada Kamis 19 Januari 2023 Yang Lalu Ini, Akan Berlaku Sampai Dengan 31 Desember 2023.

      tujuan Kerjasama Kedua Lembaga Adalah Untuk Mewujudkan Fungsi Yang Efektif Dalam Menjaga Kesatuan Hukum Di Negara Masing-masing. Di Mahkamah Agung, Pertukaran Pengetahuan Dengan Hoge Raad Telah Membantu Mahkamah Agung Menyiapkan Kebijakan Mulai Dari Pemberlakuan Sistem Kamar Pada 2012, Penyederhanaan Template Putusan Mahkamah Agung Untuk Memudahkan Masyarakat Melihat Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Dalam Putusan, Serta Terakhir, Pembentukan Dan Penguatan Kapasitas Tim Pemilah Perkara.

      ketua Mahkamah Agung Ri Dengan Presiden Hoge Raad Sepakat Akan Mengisi Masa Aktif Nota Kesepahaman Yang Baru Diperpanjang Ini Dengan Melaksanakan Pertukaran Pengetahuan Dan Kegiatan-kegiatan Berikut:

      Pengembangan Tata Tertib Kamar Dan Revitalisasi Rapat Pleno Kamar. Penguatan Aspek Organisasi Dan Operasional Pendukung Sistem Kamar. Pengembangan Sistem Database Putusan Penting/yurisprudensi. Pengembangan Praktek Ketatanegaraan Lainnya Untuk Mendukung Konsistensi Hukum.

      ms. Maresa Osterman, Head Of Political Affairs Kedutaan Besar Kerajaan Belanda Memberikan Selamat Kepada Ma Dan Hoge Raad Atas Penandatangan Perpanjangan Nota Kesepahaman Ini Dan Menyampaikan Komitmen Untuk Terus Memberikan Dukungan Dalam Pelaksanaannya.

      hadir Dalam Penandatanganan Perpanjangan Nota Kesepahaman Ini Mendampingi Ym Wakil Ketua Mahkamah Agung Ri Bidang Non Yudisial, Ym Ketua Kamar Pembinaan Ma Ri Sekaligus Koordinator Tim Pembaruan Peradilan, Ym Hakim Agung Syamsul Maarif, Ph.d., Selaku Wakil Koordinator Tim Pembaruan, Panitera Dan Sekretaris Mahkamah Agung Ri, Serta Ms. Emily Van Rheenen, Program Manager Center For International Legal Cooperation (cilc) Dan Liza Farihah, S.h., Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Dan Advokasi Independensi Peradilan (leip) Yang Merupakan Mitra-mitra Ma Dan Hoge Raad Yang Memberikan Asistensi Dalam Pelaksanaan Kerjasama Ini Sejak 2011. (humas)

    • Kma : Jangan Memilih Jalan Pintas Dengan Menggadaikan Integritas Dan Melacurkan Intelektualitas

      jakarta - Humas : Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.h., M.hdi Sela-sela Kesibukannya Di Hari Jumat, 20 Januari 2023 Menyempatkan Waktu Menghadiri Acara Tasyakuran Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta.

      diketahui Bahwa Peresmian Operasional 13 Pengadilan Tingkat Banding Dan 38 Gedung Pengadilan Tingkat Pertama Sesungguhnya Sudah Dilaksanakan Tanggal 5 Desember 2022 Lalu Di Provinsi Kepulauan Riau. Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Yang Di Gunakan Saat Ini Termasuk Salah Satu Gedung Pengadilan Yang Diresmikan.

      saya Bersyukur Bahwa Gedung Pengadilan Yang Dahulu Saya Ikut Serta Dalam Prosesi Peletakan Batu Pertamanya, Ternyata Selesai Dan Segera Dapat Digunakan Oleh Kita Semua. Pada 26 September 2019, Bersama Ketua Mahkamah Agung Saat Itu, Bapak Prof. Dr. Hatta Ali, Saya Bersama Bapak Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial Dan Ketua Kamar Tata Usaha Negara Melakukan Prosesi Peletakan Batu Pertama Pembangunan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Ujar Kma.

      lebih Lanjut Guru Besar Universitas Diponegoro Ini Mengatakan Selama Proses Pembangunan, Jajaran Mahkamah Agung Khususnya Melalui Sekretaris Mahkamah Agung Dengan Cepat Telah Menindaklanjuti Pembangunan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Ini Dan Melengkapinya Dengan Meubelair Kantor Yang Insyaallah Cukup Dan Dapat Menunjang Pelaksanaan Tugas-tugas Aparatur Peradilan Dengan Baik. Setelah Gedungnya Diresmikan Segera Dapat Digunakan.

      prof. Syarifuddin Menyambut Baik Acara Tasyakuran Ini Sebagai Salah Satu Kesempatan Berkumpul Dan Bertemu Dengan Pimpinan Pengadilan. Kesempatan Seperti Ini Selalu Digunakannya Untuk Secara Langsung Mengulang-ulang Kembali Dorongan Dan Motivasi Untuk Terus Menjaga Integritas Dan Menyempurnakannya Dengan Rasa Syukur Atas Nikmat Yang Diberikan.

      dirinya Berpesan Kepada Seluruh Jajaran Peradilan, Khususnya Kepada Keluarga Besar Peradilan Tata Usaha Negara: Pegang Teguh Dan Jaga Terus Integritas, Jangan Memilih Jalan Pintas Dengan Menggadaikan Integritas Dan Melacurkan Intelektualitas. Integritas Yang Terjaga Akan Membuat Kita Menjalani Hidup Dengan Bahagia, Publik Akan Menjadi Cinta Dan Percaya, Dan Insyaallah Pula Tuhan Yang Maha Esa Menjadi Ridha.

      di Akhir Sambutannya Dengan Penuh Rasa Syukur, Kma Mengucapkan, Selamat Menempati Dan Menggunakan Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Dan Dirgahayu Ke-32 Peradilan Tata Usaha Negara. Semoga Peradilan Tata Usaha Negara Berkembang Semakin Kokoh Dan Dapat Berkontribusi Lebih Banyak Dalam Mewujudkan Visi Dan Misi Serta Nilai-nilai Utama Mahkamah Agung.

      dalam Kesempatan Yang Sama, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (kptun) Jakarta, Indaryadi, S.h., M.h Dalam Sambutannya Memohon Doa, Dengan Gedung Dan Seluruh Fasilitas Yang Baru Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Ini Dapat Mendukung Visi Mahkamah Agung Ri, Mewujudkan Peradilan Yang Agung, Dan Berupaya Bangkit Bersama Tegakkan Keadilan.

      kptun Juga Mengucapkan Terimakasih Atas Dukungan Ketua Mahkamah Agung, Perjuangan Para Pimpinan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Sebelumnya, Dan Semua Pihak Yang Telah Membantu Sehingga Pembangunan Gedung Tata Usaha Negara Jakarta Beserta Seluruh Sarana Prasarana Dapat Terealisasi.

      hadir Pada Acara Tersebut Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar, Para Hakim Agung, Para Pejabat Eselon I Dan Ii Di Lingkungan Mahkamah Agung, Para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding, Dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Serta Undangan Lainnya. (enk/pn/photo:alif)







Infograpis